TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN

  • Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
  • Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan  kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian;
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan;
  • Perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan;
  • Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan;
  • Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan;
  • Pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Pertanian;
  • Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pertanian

Pasal 7

  • Sekretariat Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas;
  • Sekretaris Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dibidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan Dinas Pertanian;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Sekretaris Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  • Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di lingkungan Dinas Pertanian;
  • Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  • Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  • Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  • Pengelolaan barang milik Negara;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  8

  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris Dinas Pertanian dalam pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
    • Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Penyiapan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan dan/atau perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian;
    • Penyusunan dan pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas Pertanian sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
    • Pelaksanaan inventarisasi barang kekayaan Dinas Pertanian untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
    • Penyusunan dan pelaksanaan laporan rutin Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
    • Pelaksanaan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
    • Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
    • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
  • Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris Dinas Pertanian dalam perencanaan, penganggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  • Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, dan pengelolaan keuangan;
  • Penyusunan norma, standar dan prosedur penganggaran perencanaan dan pengelolaan keuangan;
  • Penyusunan dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Dinas;
  • Pengokordinasian dan fasilitasi kegiatan organisasi, tatalaksana dan kerjasama serta Dinas Pertanian dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
  • Penyiapan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian;
  • Pelaksanaan pertanggungjawaban meliputi verifikasi keuangan, akuntansi dan pelaporan serta mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
  • Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya dan memberi petunjuk dan/atau arahan baik secara lisan maupun tertulis;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 10

  • Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
  • Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam melaksanakan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis, dan standarisasi tanaman pangan dan holtikultura;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi :
  • Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  • penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis tanaman pangan dan holtikultura;
  • Penyusunan regulasi tentang tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pelaksanaan dan pembinaan bidang tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)    Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi :

  1. Seksi Tanaman Pangan;
    1. Seksi Holtikultura;
      1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Pasal 12

  • Seksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi tanaman pangan daerah;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Seksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Tanaman Pangan;
  • Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
  • Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
  • Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan;
  • Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
  • Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman pangan;
  • Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
  • Pemberian izin usaha dan/atau rekomendasi teknis tanaman pangan;
  • Pemantauan dan evaluasi kegiatan tanaman pangan;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Tanaman Pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

  • Seksi Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Holtikultura mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang holtikutura;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Seksi Holtikultura menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Hortikultura;
  • Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  • Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih hortikultura;
  • Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura;
  • Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi hortikultura;
  • Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim hortikultura;
  • Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  • Pemberian izin usaha dan/atau rekomendasi teknis hortikultura;
  • Pemantauan dan evaluasi kegiatan hortikultura;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Holtikultura, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

  • Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sarana prasarana tanaman pangan dan holtikultura;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  • Pengolahan data dan informasi sarana prasarana tanaman pangan dan holtikultura;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
  • Penyiapan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan sarana prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
  • Penyiapan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur, pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi sarana prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
  • Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk organik, alat dan mesin serta dampak lingkungan yang ditimbulkan tanaman pangan dan hortikultura;
  • Pengkoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi tanaman pangan dan hortikultura;
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana serta kajian dan standarisasi kesesuaian dan analisa alat mesin tanaman pangan dan holtikultura terhadap lahan yang tersedia;
  1. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Bidang Perkebunan

Pasal 15

  • Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
  • Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis, dan standarisasi dibidang perkebunan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  • penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis tanaman pangan dan holtikultura;
  • Penyusunan regulasi tentang tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pelaksanaan dan pembinaan bidang tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Bidang Perkebunan, membawahi :
    • Seksi Produksi Perkebunan;
      • Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
      • Seksi Sarana Prasarana Perkebunan.

Pasal 16

  • Seksi Produksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi inventarisasi, tata guna dan kerjasama produksi perkebunan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Seksi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Produksi Perkebunan;  
  • Pengolahan data dan informasi produski perkebunan;
  • Pelaksanaan program dan kegiatan produski perkebunan perkebunan dan kerjasama teknis;
  • Penyiapan bahan rencana tanam dan produksi, penyediaan dan pengawasan peredara dan/atau penggunaan benih perkebunan;
  • Penyiapan bahan pengawasan, bimbingan peningkatan dan pengujian mutu, sertifikasi dan pengendalian sumber benih, produksi serta penerapan teknologi budidaya perkebunan;
  • Penyiapan bahan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul perkebunan;
  • Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar perkebunan;
  • Penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih perkebunan;
  • Penyiapan bahan pengendalian, pengamatan dan pengelolaan data  organisasi pengggangu tumbuhan (OPT) perkebunan;
  • Penyiapan bahan pengendalian serangan, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT serta bimbingan kelembagaan OPT perkebunan;
  • Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu perkebunan;
  • Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam perkebunan
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Produski Perkebunan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

  • Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian pelayanan, bimbingan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan  fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  • Pengolahan data dan informasi terkait pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
  • Penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
  • Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayanan pengolahan (SKKP/SKP) perkebunan;
  • Penyiapan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk perkebunan;
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

  • Seksi Sarana Prasarana Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Sarana Prasarana Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian pelayanan, bimbingan dan evaluasi sarana dan prasarana perkebunan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Perkebunan menyelenggarakan  fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana Prasarana Perkebunan;
  • Pengolahan data dan informasi terkait sarana prasarana perkebunan;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana perkebunan;
  • Penyiapan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan sarana prasarana perkebunan;
  • Penyiapan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur, pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi sarana prasarana perkebunan;
  • Penyiapan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk organik, alat dan mesin serta dampak lingkungan yang ditimbulkan perkebunan;
  • Penyiapan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi perkebunan;
  • Pemantauan dan evaluasi sarana prasarana serta kajian dan standarisasi kesesuaian dan analisa alat mesin pertanian terhadap lahan yang tersedia;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana Perkebunan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 19

  • Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
  • Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan pengkajian dan/atau perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan  fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  • Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis peternakan dan kesehatan hewan;
  • Penyusunan regulasi tentang tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pelaksanaan dan pembinaan tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tanaman pangan dan holtikultura;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
  • Seksi Peternakan;
  • Seksi Kesehatan Hewan;
  • Seksi Sarana Prasarana Peternakan.

Pasal 20

  • Seksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
    • Kepala Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi benih dan/atau bibit, kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (2), Seksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Peternakan;
  • Pengolahan data dan informasi terkait pembibitan dan produksi peternakan;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembibitan dan produksi peternakan;
  • Penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT), serta pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
  • Penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT), serta bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  • Penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, dan pengujian benih/bibit HPT;
  • Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan peningkatan produk ternak dan pemberdayaan kelompok peternak;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Peternakan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

  • Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kesehatan hewan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (2), Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Hewan;
  • Pengolahan data dan informasi terkait kesehatan hewan;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan hewan;
  • Penyiapan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan kesehatan hewan;
  • Penyiapan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur, pengembangan potensi dan pengelolaan kesehatan hewan;
  • Penyiapan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan kesehatan hewan;
  • Penyiapan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan;
  • Penyiapan bahan pengawasan dan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
  • Penyiapan bahan pengelolaan serta fasilitas unit pelayanan kesehatan hewan;
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
  • Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
  • Penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

  • Seksi Sarana Prasarana Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Sarana Prasarana Peternakan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sarana prasarana peternakan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (2), Seksi Sarana Prasarana Peternakan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana Prasarana Peternakan;
  • Pengolahan data dan informasi terkait sarana prasarana peternakan;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana peternakan;
  • Penyiapan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan sarana prasarana peternakan;
  • Penyiapan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur, pengembangan potensi dan pengelolaan sarana prasarana peternakan;
  • Penyiapan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan obat, alat dan mesin serta dampak yang ditimbulkan peternakan;
  • Penyiapan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi peternakan;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana peternakan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Bidang Penyuluhan

Pasal 23

  • Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
    • Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan pengkajian dan/atau perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyuluhan;
    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (2), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
  • Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penyuluhan;
  • Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis penyuluhan;
  • Penyusunan regulasi tentang penyuluhan;
  • Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
  • Pelaksanaan dan pembinaan penyuluhan;
  • Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Bidang Penyuluhan, membawahi :
  • Seksi Sumber Daya Penyuluhan;
  • Seksi Kelembagaan dan Informasi Penyuluhan;
  • Seksi Sarana Prasarana Penyuluh.

Pasal 24

  • Seksi Sumber Daya Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Sumber Daya Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sumber daya penyuluhan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (2), Seksi Sumber Daya Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sumber Daya Penyuluhan;
  • Pengolahan data dan informasi terkait program kegiatan penyuluhan;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan program kegiatan penyuluhan;
  • Peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian dan penyuluhan perikanan;
  • Penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian dan perikanan;
  • Penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian dan perikanan
  • Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi penyuluhan pertanian dan penyuluhan perikanan;
  • Penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi petani dan perikanan;
  • Penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian dan penyuluh perikanan;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Programa, Evaluasi dan Supervisi Penyuluh, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

  • Seksi Kelembagaan dan Informasi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Kelembagaan dan Informasi Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kelembagaan dan informasi penyuluhan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (2), Seksi Kelembagaan dan Informasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan dan Informasi Penyuluhan;
  • Pengolahan data dan informasi terkait kelembagaan dan penyuluhan;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan ketenagaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
  • Penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
  • Penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian dan perikanan;
  • Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;
  • Penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
  • Penyiapan bahan dan fasilitas penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan perikanan;
  • Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan Perikanan;
  • Penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani dan nelayan;
  • Penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian dan perikanan;
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Seksi Kelembagaan dan Informasi Penyuluhan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

  • Seksi Sarana Prasarana Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  • Kepala Seksi Sarana Prasarana Penyuluh mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sarana prasarana penyuluh;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada       ayat (2), Seksi Sarana Prasarana Penyuluh menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana Prasarana Penyuluh;
  • Pengolahan data dan informasi terkait sarana prasarana penyuluh;
  • Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana penyuluhan pertanian dan perikanan;
  • Penyusunan regulasi tentang sarana prasarana pertanian dan perikanan;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sarana prasarana pertanian dan perikanan;
  • Pelaksanaan dan pembinaan sarana prasarana pertanian dan perikanan;
  • Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sarana prasarana pertanian dan perikanan;
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana Penyuluh, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Umum

Pasal 28

  • Setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi;
  • Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
  • Setiap pimpinan unit kerja mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pelaporan

Pasal 29

  • Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
  • Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
  • Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.
  • Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.